Sibolga, CctvSumutNews – Pemko Sibolga bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sibolga menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Sibolga Tahun 2026,
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga pangan, mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik. mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Pemko Sibolga, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan seluruh instansi terkait dalam mendukung stabilitas perekonomian daerah. koordinasi lintas sektor memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Rapat koordinasi ini memiliki arti yang sangat strategis dalam mendukung stabilitas perekonomian daerah, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kualitas tata kelola publik berbasis teknologi digital,” ujar Wali Kota.
Terkait percepatan digitalisasi, Wali Kota menyambut baik peningkatan transaksi digital di Kota Sibolga. Wali Kota berharap penerapan aplikasi QrisTO yang direncanakan pada bulan Desember mendatang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak serta retribusi daerah.
” Pemko Sibolga mendukung pelaksanaan D’Nauli Festival yang diselenggarakan bersama BI Sibolga sebagai salah satu upaya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas penggunaan QRIS dalam transaksi perdagangan. Dalam upaya pengendalian inflasi,
“Saya menekankan pentingnya komunikasi aktif dan respons cepat antar-OPD teknis, khususnya perangkat daerah yang menangani perdagangan, perikanan, dan ketahanan pangan, bersama BPS, Bulog, serta aparat penegak hukum (APH).
Kunci utama pengendalian inflasi adalah komunikasi dan respons cepat. Jika ada kenaikan harga komoditas utama seperti beras premium di atas HET, OPD terkait harus segera berkoordinasi dengan Bulog, BPS, dan APH untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar maupun distributor guna mencegah praktik penimbunan,” tegas Wali Kota.
Selain itu, Wali Kota menginstruksikan agar Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan secara berkala dengan sistem jemput bola atau berkeliling ke berbagai wilayah.
” Langkah ini kami harapkan dapat memperluas jangkauan intervensi harga sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat secara merata, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru.”Tukasnya
Sementara itu, Kepala KPw BI Sibolga, Riza Putera, memaparkan perkembangan inflasi serta capaian digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Berdasarkan data bulan September 2026, inflasi Kota Sibolga tercatat sebesar 4,34 persen. Sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi meliputi beras, ikan cakalang, kue basah, cabai merah, bawang merah, dan sigaret kretek mesin. Menjelang akhir tahun, inflasi pada bulan November hingga Desember diproyeksikan berada pada kisaran 2,51–3,31 persen.
“Untuk mengendalikan inflasi, sejumlah langkah strategis akan dioptimalkan, antara lain pelaksanaan GPM, peningkatan intensitas sidak pasar bersama Forkopimda dan Polres, serta penguatan kelancaran rantai pasok melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk komoditas cabai, bawang, dan beras, termasuk dukungan subsidi ongkos angkut. Pemanfaatan Early Warning System (EWS) BI juga menjadi bagian dari upaya mendeteksi potensi tekanan inflasi sejak dini.”bebernya
Pada aspek digitalisasi, Kota Sibolga berhasil mempertahankan status digital dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada Semester I Tahun 2026. Realisasi penerimaan PAD secara digital tercatat mencapai Rp884 juta, meningkat dibandingkan rata-rata sekitar Rp600 juta per tahun pada periode sebelumnya.
Sementara itu, volume transaksi QRIS hingga bulan Agustus 2026 mencapai 2.315.000 transaksi. Capaian tersebut didukung oleh perluasan penggunaan QRIS pada sektor perdagangan menengah dan besar hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina.(Andreas Manalu)